AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam

POLEMIK TAMBANG NIKEL DI PULAU GAG RAJA AMPAT : DITINJAU DARI PERSPEKTIF POSITIVISME HUKUM

M Iqbal Silehu, Cekli Setya Pratiwi — Fri, 27 Jun 2025 00:00:00 +0000

The issue of nickel mining has long been intertwined with legal norms and environmental ethics. The dispute involving PT. Gag Nickel on Gag Island underscores critical legal challenges. PT. Gag initially operated under a 1998 Contract of Work authorized by Soeharto, allowing nickel mining on Gag Island in Raja Ampat Regency. However, Law 41/1999 prohibited mining in protected forests, halting PT. Gag's operations. This was reversed in 2004 when Presidential Regulation 41/2004 granted exemptions to 13 companies, including PT. Gag, for operations predating the law. In 2007, Law 27/2007 further restricted mining on islands smaller than 200,000 hectares, including Gag Island, which spans only 6,069 hectares. Despite this, PT. Gag obtained IPPKH and IUP permits in 2017 from the Ministries of Environment and Energy and Mineral Resources, allowing the resumption of mining activities in violation of both Laws 41/1999 and 27/2007. The controversy escalated in 2024 when the Constitutional Court reaffirmed the prohibition of mining on small islands under Law 27/2007. These regulatory conflicts undermine legal certainty. This study, guided by legal positivism, emphasizes the need to revise conflicting regulations and ensure alignment between local and higher laws. The research adopts a normative juridical methods, statute approach, case approach, and conceptual approach.

KAJIAN YURIDIS ILMU HUKUM PIDANA TENTANG HUBUNGAN PENOLOGI DENGAN ILMU LAINNYA DI IDONESIA

Fri, 27 Jun 2025 00:00:00 +0000

Abstrak

Ilmu hukum pidana bukan hanya sebatas kajian dogmatis mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku ( ius constitutum ). Tetapi juga mencakup bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, apa norma itu dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dicakup pembahasan bidang inilah yang disebut dengan kriminologi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kajian yuridis ilmu hukum tentang hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, konteks dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia berbeda-beda. Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrumen kontrol terhadap kejahatan. Hubungan penologi dengan ilmu kedokteran forensik yaitu untuk membantu penegakan hukum dan penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum pidana. Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya memberikan sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum menjadi sasaran penologi pidana. Penologi merupakan ilmu tentang pidana dan pemidaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan. Sedangkan hubungan penologi dengan ilmu psikiatri kehakiman yaitu sangat membantu penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menanggani kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang.

Kata Kunci : Kajian Yuridis, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Penologi

KONTROVERSI DUGAAN IJAZAH PALSU MANTAN PRESIDEN DALAM BINGKAI HUKUM TATA NEGARA

Arif Sugitanata — Fri, 27 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara kritis dugaan penggunaan ijazah palsu oleh seorang mantan Presiden Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara. Isu ini tidak hanya menyangkut pelanggaran administratif atau pidana umum melainkan menjadi persoalan konstitusional yang berdampak pada prinsip negara hukum, legitimasi kekuasaan dan kredibilitas demokrasi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-eksploratif, penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum sekunder, termasuk literatur akademik, peraturan perundang-undangan dan wacana publik yang berkembang. Temuan menunjukkan bahwa keabsahan ijazah presiden tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas dalam pencalonan dan pelantikan kepala negara. Meski belum terdapat vonis pengadilan yang membuktikan pemalsuan, munculnya keraguan terhadap dokumen pendidikan presiden telah memicu krisis kepercayaan publik serta mempermasalahkan integritas kelembagaan, seperti Komisi Pemilihan Umum dan lembaga pendidikan terkait. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana mekanisme pemakzulan dalam UUD 1945 membatasi proses hukum terhadap presiden sehingga penanganan kasus serupa harus mempertimbangkan aspek hukum formil dan substansi moral jabatan publik. Di sisi lain, temuan ini menyoroti lemahnya sistem verifikasi dokumen negara dan menyarankan reformasi administratif berbasis teknologi digital yang lebih transparan dan akuntabel. Kesimpulan dari studi ini menekankan bahwa hukum tata negara harus mampu menjembatani keabsahan prosedural dengan keadilan substantif demi menjaga kredibilitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Meski terbatas pada pendekatan pustaka dan belum melibatkan bukti yuridis final, studi ini membuka ruang reflektif bagi penguatan integritas demokrasi konstitusional Indonesia di tengah tantangan etik dan politis dalam kepemimpinan nasional.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN LOVE SCAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Idul Adnan — Fri, 27 Jun 2025 00:00:00 +0000

Love scam merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membangun relasi asmara palsu secara daring untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban. Tulisan ini mengkaji karakteristik love scam sebagai tindak pidana siber, perlindungan hukum terhadap korban, serta ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku berdasarkan KUHP lama, KUHP baru, dan UU ITE. Hasil kajian menunjukkan bahwa love scam memenuhi unsur tindak pidana penipuan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 517 KUHP baru. Sementara itu, jika dilakukan melalui media elektronik, pelaku dapat dijerat melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti minimnya pelaporan, stigma sosial, serta keterbatasan dalam mekanisme pemulihan kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang holistik dan integratif guna menanggulangi kejahatan ini secara efektif.

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI HUKUM TERHADAP HARTA GONO-GINI YANG MASIH BERSTATUS KREDIT

Kunti Tri Pertiwi — Fri, 27 Jun 2025 00:00:00 +0000

Permasalahan hukum mengenai harta gono-gini yang masih berstatus kredit kerap menjadi sengketa dalam proses perceraian, terutama ketika belum ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai tanggung jawab pembayaran kredit dan pembagian hak atas harta tersebut. Harta yang diperoleh selama perkawinan dan dibeli secara kredit, baik atas nama salah satu pihak maupun bersama, menimbulkan kompleksitas dalam penentuan status kepemilikan dan kewajiban setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika yang muncul dalam praktik pembagian harta gono-gini berstatus kredit serta mencari solusi hukum yang dapat diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma terkait mekanisme pembagian harta berstatus kredit secara eksplisit, sehingga diperlukan interpretasi hukum melalui putusan pengadilan dan kesepakatan para pihak. Solusi yang ditawarkan antara lain melalui pembuatan perjanjian pisah harta, mediasi, dan penetapan pengadilan mengenai pembagian tanggungan kredit secara proporsional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak pasca perceraian.

ANALISIS MEDIA TERHADAP PEMBERITAAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

Fathony Karuniawa — Fri, 27 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis framing media dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual di pesantren dengan pendekatan kualitatif dan analisis framing model Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media cenderung menggunakan narasi sensasional, bias keagamaan, dan minim perspektif korban. Empat pola framing dominan teridentifikasi: (1) skandal moral, (2) ujian iman, (3) penyimpangan individu, dan (4) konspirasi anti-Islam. Faktor ideologi media, kepentingan ekonomi, dan tekanan politik terbukti memengaruhi konstruksi pemberitaan. Hanya 30% berita yang memuat suara korban secara memadai, sementara 70% didominasi narasi pihak pesantren dan otoritas. Penelitian ini merekomendasikan penerapan jurnalisme sensitif gender, peningkatan peran media sebagai kontrol sosial, dan kolaborasi multipihak untuk peliputan yang lebih beretika. Temuan ini signifikan bagi pengembangan kebijakan media dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama.