KONTROVERSI DUGAAN IJAZAH PALSU MANTAN PRESIDEN DALAM BINGKAI HUKUM TATA NEGARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara kritis dugaan penggunaan ijazah palsu oleh seorang mantan Presiden Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara. Isu ini tidak hanya menyangkut pelanggaran administratif atau pidana umum melainkan menjadi persoalan konstitusional yang berdampak pada prinsip negara hukum, legitimasi kekuasaan dan kredibilitas demokrasi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-eksploratif, penelitian ini menelaah berbagai sumber hukum sekunder, termasuk literatur akademik, peraturan perundang-undangan dan wacana publik yang berkembang. Temuan menunjukkan bahwa keabsahan ijazah presiden tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas dalam pencalonan dan pelantikan kepala negara. Meski belum terdapat vonis pengadilan yang membuktikan pemalsuan, munculnya keraguan terhadap dokumen pendidikan presiden telah memicu krisis kepercayaan publik serta mempermasalahkan integritas kelembagaan, seperti Komisi Pemilihan Umum dan lembaga pendidikan terkait. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana mekanisme pemakzulan dalam UUD 1945 membatasi proses hukum terhadap presiden sehingga penanganan kasus serupa harus mempertimbangkan aspek hukum formil dan substansi moral jabatan publik. Di sisi lain, temuan ini menyoroti lemahnya sistem verifikasi dokumen negara dan menyarankan reformasi administratif berbasis teknologi digital yang lebih transparan dan akuntabel. Kesimpulan dari studi ini menekankan bahwa hukum tata negara harus mampu menjembatani keabsahan prosedural dengan keadilan substantif demi menjaga kredibilitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Meski terbatas pada pendekatan pustaka dan belum melibatkan bukti yuridis final, studi ini membuka ruang reflektif bagi penguatan integritas demokrasi konstitusional Indonesia di tengah tantangan etik dan politis dalam kepemimpinan nasional.