ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUALISME KELEMBAGAAN DALAM KEPEGAWAIAN HAKIM MILITER ANTARA MABES TNI DAN MAHKAMAH AGUNG

Abstract

Dualisme kelembagaan dalam manajemen kepegawaian hakim militer antara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Mahkamah Agung (MA) memunculkan disparitas dalam aspek pembinaan karier, mekanisme pengawasan, dan implementasi prinsip independensi peradilan. Struktur kepegawaian yang berada di bawah Mabes TNI cenderung terikat pada sistem kepangkatan militer dan hierarki komando, yang secara potensial dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi netralitas hakim dalam menjalankan fungsi yudisial. Sebaliknya, pola pembinaan di bawah MA lebih sejalan dengan asas meritokrasi, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini merekomendasikan penghapusan dualisme kelembagaan dengan menerapkan sistem pembinaan tunggal oleh MA, guna menjamin kemandirian, profesionalitas, dan akuntabilitas hakim militer sesuai prinsip negara hukum.